Pemko Medan Kurangi Target Pajak, Fraksi PAN: Podomoro dan Centre Point Jadi Salah Satu Penyebab

Editor: susilo author photo
Bagikan:
Komentar

PENGAWAL | MEDAN - Pemko Medan diharapkan tidak hanya melakukan Tapping Box dengan Bank Sumut saja, tapi juga dengan bank-bank lainnya. Sehingga target pajak lebih mungkin tercapai.

Hal itu disampaikan HT Bahrumsyah dalam pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan TA 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Medan, Rabu (7/8/2019).

Menurut Bahrumsyah, sudah saatnya Pemko Medan melibatkan bank-bank lainnya dalam pemasangan Tapping Box demi pencapaian target di sektor pajak daerah.

Menurutnya ketidak serusan Pemko Medan dalam peningkatan PAD tersebut disinyalir masih adanya permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal di lapangan dengan cara bermain mata dengan para wajib pajak.

Dalam hal ini Fraksi PAN menilai Pemko Medan belum serius melakukan perencanaan target pendapatan retribusi, sehingga pada PAPBD ini target retribusi IMB berkurang 53 persen. Target pencapaian yang ditetapkan Pemko Medan sebesar Rp 147,7 miliar mengalami pengurangan Rp 78,9 miliar menjadi Rp 68,7 miliar.

Pengurangan ini menurut Fraksi PAN diakibatkan oleh dua wajib pajak yang belum punya kepastian menjadi sumber PAD yakni Center Point dan Podomoro. Selain itu juga menjamurnya bangunan disudut kota tidak memiliki IMB. Hal ini akibat Pemko Medan melakukan pembiaran tanpa ada tindakan apapun dari petugas yang berwenang. "Ini sangat berdampak berkurangnya PAD di kota Medan," ungkapnya.

Selain itu Fraksi PAN juga menyoroti biaya langsung di Dinas Kesehatan bertambah Rp 48,4 miliar yang bersumber dari dana kapitasi. Penambahan tersebut untuk peningkatan pelayanan Puskesmas di Kota Medan.

Dalam hal ini Fraksi PAN meminta Pemko Medan merubah peraturan walikota terkait dengan penetapan dana kapitasi. Dimana biaya operasional hanya 5 sebaiknya dinaikkan menjadi 10 persen persen, karena kebutuhan Puskesmas sangat besar untuk biaya operasionalnya.

Fraksi PAN membeberkan hampir semua Puskesmas rawat inap di Kota Medan sampai saat ini tidak memiliki IPAL untuk pengelolaan limbah medis dari hasil laboratutium. Padahal ucap Bahrum, limbah ini sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar Puskesmas.

"Bagaimana mungkin Puskesmas dijadikan sebagai sarana promotif dan preventif kesehatan masyarakat, namun pada kenyataannya Puskesmas memberikan kontribusi pada rusaknya lingkungan hidup dan mengganggu kesehatan masyarakat disekitar puskesmas," katanya. (sus)
Baca Juga
Bagikan:
Pengawal.id:
Berita Terkini
Komentar

Terkini