Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, masih banyak tantangan ekonomi yang terjadi, seperti dampak dari bencana banjir dan longsor tahun 2025, tekanan harga, dan persoalan daya beli masyarakat. dikutip (Waspada.id, 8/8/2026)
Meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan, nyatanya di lapangan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk bertahan hidup. Hal ini juga ditemukan penulis saat melaksanakan KKN di Kabupaten Langkat. Masih ada beberapa warga di sana yang mengandalkan pendapatan dari hasil merajin anyaman, yang mana upahnya itu tidak seberapa.
“Saya hanya mengandalkan pendapatan dari sini, Kak. Hasilnya seberapalah... Satuannya diupah 500 perak, biasa dalam sehari saya menghasilkan 80 buah kerangka anyamannya. Kalau dihitung Rp40.000 kurang lebih. Nanti dilanjut sama bapak-bapak di sana untuk dijadikan keranjang. Berapalah, hanya cukup untuk makan, terkadang kami tidak makan. Anak ada yang sekolah, bapaknya kuli bangunan kalau lagi ada, alhamdulillah. Untuk bantuan-bantuan saya tidak dapat.”
Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun prediksi dalam data menunjukkan perekonomian Indonesia saat ini meningkat, hal itu bukan berarti menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Buktinya, masih ada masyarakat yang kehidupannya tidak terjamin, bahkan belum sejahtera.
Pertumbuhan ekonomi tentu merupakan hal positif, tetapi dalam sistem kapitalisme saat ini, standar kesejahteraannya lebih banyak diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi seperti investasi, produksi, perdagangan, dan keuntungan semata. Akibatnya, ekonomi dapat tumbuh sementara sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi dan belum merasakan yang namanya pemerataan kesejahteraan.
Kondisi ini diperkuat oleh sistem sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, sehingga segala kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang dibuat lebih berorientasi pada kepentingan materi daripada tanggung jawab atas apa yang diembannya.
Beda halnya dengan Islam yang memandang amanah yang diemban sebagai tanggung jawab yang wajib ditunaikan dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Dalam sistem Islam, data pertumbuhan ekonomi tidak menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kesejahteraan rakyat, melainkan haruslah melihat dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Apakah kebutuhan dasar rakyat terpenuhi? Seperti pangan dan lainnya.
Negara dalam sistem Islam wajib memperhatikan dan melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi, seperti pangannya, pendidikannya, kesehatannya, dan tempat tinggal yang ditempatinya layak atau tidak.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
Artinya, “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Dalam hadits ini menjelaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Begitu pula para pemimpin di seluruh negeri yang wajib memastikan rakyat yang dipimpinnya mendapatkan keadilan yang setara atau merata. Kebijakan yang dibuat tidaklah boleh tumpang tindih serta tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semuanya wajib menerima kelayakan yang sama dalam pangan, tempat tinggal, kesehatan, bahkan pendidikan.
Layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab, yang mana ada salah seorang ibu yang berpura-pura memasak air demi menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Terpukul oleh kenyataan itu, Umar bergegas menyandang sendiri karung gandum dan memasaknya langsung untuk mereka. Beliau bahkan menolak bantuan sahabatnya, Zaid. Beliau menegaskan bahwa dosa atas penderitaan rakyatnya haruslah ia tanggung sendiri.
Begitulah dalam Islam, kekuasaan bukanlah panggung kehormatan atau sarana meraih keuntungan, melainkan sebuah amanah besar yang kelak akan ditagih pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.
Islam juga mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir oknum. Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Jadi, ketiga hal tersebut tidak boleh dikuasai oleh segelintir individu. Sumber daya yang menjadi kepentingan umum dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, ekonomi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan hasil kekayaan dapat dirasakan masyarakat secara adil.
Karena itu, solusi Islam bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan membangun sistem yang menjadikan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, kekayaan dikelola secara amanah, serta kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka, tetapi benar-benar menghasilkan kehidupan yang sejahtera dan adil bagi rakyat dan seluruh umat.
Wallahu'alam bissawab
Oleh: Aulia Zuriyati (Aktivis Muslimah)
