 |
| Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bersama Bupati Kabupaten Alor, Amon Djobo di Istana Negara, Jakarta | pengawal.id/danil |
Hal ini diutarakan Protokol Alor melalui akun facebook terkini saat Jokowi secara khusus mengundang dan tatap muka bersama Gubernur serta seluruh Bupati/Walikota Se–NTT di Istana Negara, Senin, (22/04/ 2019).
Pasalnya, pertemuan terbatas 1 jam 10 menit itu, Djobo diberi kesempatan 5 menit oleh orang nomor 1 RI untuk menyampaikan permasalah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Alor yang saat ini dihadapinya.
Djobo mengutarkan beberapa permasalahan utama di Kabupaten Alor seperti pembangunan pos antara Alor dan Timor Leste hingga permasalahan keamanan dan ketertiban serta fokus ekonomi.
Perlunya pembangunan pos lintas batas antara Alor dan Timor Leste dibuka agar masyarakatnya yang mencari hidup di laut tidak mengalami masaalah pada keamanan dan ketertiban karna dianggap ilegal.
Bupati Kabupaten Alor, Provinsi NTT, Amon Djobo
Persoalan tenaga guru dan tenaga kesehatan
Persoalan tenaga guru dan tenaga kesehatan pun menjadi kebutuhan di daerah terpencil Alor karena kekurangan guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PNS, sehingga daerah mengangkat tenaga kontrak yang mengakibatkan pembebanan anggaran pada APBD.
Salain itu, DIPA untuk dana DAK dimohon agar batas waktunya tidak boleh sampai 21 juli dan di undur sampai tanggal 31 agustus agar memudahkan Pemerintah daerah dalam proses pelaksanaanya.
Djobo beralasa bahwa apabila kontrak dan tender telah berjalan tetapi anggarannya telah dipotong karena keterlambatan maka akan berdampak pada banyaknya kegiatan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Hal lain menyangkut Jaminan kesehatan nasional (JKN) kabupaten Alor bertambah menjadi 10 ribu orang tetapi dana APBD terbatas sehingga mohon untuk diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Alor.
Aliran listrik dan fokus ekonomi
Kabupaten Alor adalah daerah terperncil dan tersendiri berbatasan langsung dengan Timor Leste tetapi Alor belum menikmati aliran listrik di desa desa walaupun tiang listrik sudah terpasang. Djobo menginginkan ada bantuan percepatan penerangan sehingga Alor juga bisa terang seperti di Timor Leste.
Djobo juga mengajukan Permohonan bantuan ternak untuk dibudidayakan sehingga ketika lintas batas Alor dan Timur Leste di buka maka posisi tawar masyarakat Alor di bidang perdagangan dan ekonomi sudah bisa dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Yang berikut adalah, Permohonan bantuan infrastruktur jalan, Jembatan, air bersih, taman kota, lampu lampu jalan, drainase dan Penataan Kota yang saat ini sangat diharapkan Masyarakat Alor.
Lagi, Melaui Menteri Sekretaris Negara, Djobo juga mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi untuk dapat berkunjung ke Kabupaten Alor pada perayaan Natal Oikumene.
Mendengar hal itu, Jokowi menyatakan kesediannya melalui menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan umum dan perumahan dan Menteri Sekretaris Negara untuk membentuk tim.
Tim tersebut lebih lanjut dikatakan, akan melihat langsung permasalahan dari tiap Kabupaten/Kota pada minggu pertama bulan Mei 2019 sehingga ada percepatan pembangunan di daerah daerah khusus di NTT dapat terlaksana.
Atas jawab tersebut, Djobo mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI yang mengundang khusus Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota Se–NTT karna pertemuan ini adalah momen paling berharga dan bersejarah.
"Pertemuan semacam ini baru pernah terjadi karena biasanya pertemuan dengan presiden bukan pada rapat terbatas dan khusus seperti ini tetapi pada pertemuan umum," jelas Djobo. (Danil Lanma)
