 |
| Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik. |
PENGAWAL | MEDAN - Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik berpendapat, anggaran untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur, termasuk sarana dan prasarana jalan yang mantap diperkirakan menelan biaya Rp 11 triliun.
"Idealnya, dibutuhkan dana Rp 11 triliun untuk membuat jalan di Sumut benar-benar mantap dan nyaman dilalui," kata Azhari (Ari) Sinik kepada wartawan di Medan, Selasa (19/7/2022).
Menurut Ari, saat ini panjang jalan di Sumut berkisar 3.300 km, dan yang akan diperbaiki sekitar 450 km, yang dituangkan melalui anggaran tahun jamak 2022-2023 sebesar Rp 2,7 triliun.
"Sebenarnya masih jauh dari kecukupan, dan dengan dana tersebut belum seluruhnya dapat menuntaskan persoalan infrastruktur di Sumut," ujar Ari.
Pasalnya, panjang jalan yang dapat di-cover dengan anggaran sebesar itu baru sekitar 450 km. Sementara kondisi jalan rusak, masih lebih panjang dari itu.
Dari perspektif LIPPSU, lanjut Ari, saat ini kondisi infrastruktur di Sumut sudah sangat memprihatinkan, baik jalan, jembatan nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
Akibat dari kurang mantapnya infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut, menimbulkan dampak dari berbagai aspek, terutama dalam peningkatan ekonomi rakyat dan kurangnya PAD di lima sektor, maupun PAD Kabupaten Kota sendiri.
Dijelaskan Ari, Provinsi Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam, budaya dan peradabannya, yang merupakan modal yang sangat signifikan untuk dapat membangun provinsi ini yang maju dan bermartabat.
Bila masyarakat dan Pemprovsu, baik Kabupaten dan Kota dapat bersinergi, dengan mengedepankan semangat kebersamaan, tentunya cita-cita membangun jalan mantap akan terwujud.
"Kedepankan kebersamaan, bukan mengedepankan ego sentris masing masing daerah," ujarnya.
Melirik dari program prioritas Gubernur Sumut dengan konsep "Menata Kota Membangun Desa", ini merupakan konsep program yang sangat strategis membangun Sumateta Utara secara menyeluruh yang lebih baik.
Artinya, Pemprovsu tidak membedakan antara Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
"Sayangnya program yang strategis ini di dalam membangun perekonomian rakyat, kurangnya senergitas antara Pemerintah Daerah Provsu dan Kabupaten Kota di Sumatera Utara menjadi kendala utama mewujudkan Sumut yang kaya dan bermartabat," pungkas Ari.
Ari berharap, Gubernur Sumut tidak malu untuk meminta ke pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat Sumut
"Saya tahu tipikal Gubsu, tidak pernah mau menadahkan tangan atau tangannya berada di bawah. Tapi demi masyarakat, saya berharap pak Edy membuang rasa malu itu jauh-jauh. Jika ini terwujud, maka uakan menjadi proyek monumental di Sumut, karena tidak pernah terfikirkan oleh Gubernur Sumut sebelumnya," ujar Ari Sinik.
Ari juga menegaskan, baik masyarakat maupun perwakilannya di legislatif bisa bersikap dewasa. "Ini masih Rp 2,7 triliun dianggarkan, semua sudah ribut. Mari sama-sama kita dukung demi kemajuan pembangunan di Sumut," pungkas Ari. (sus)
