 |
| Sosper anggota DPRD Medan, Antonius Tumanggor. |
PENGAWAL | MEDAN - Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor patut diacungi jempol. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu langsung cepat merespon keluhan warga yang hadir pada Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Kemiskinan.
Sosialisasi dilaksanakan di Jalan Surau, Kelurahan Sei Putih Timur I, Medan Petisah, Kota Medan, Sabtu (6/8/2022).
“Perda Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu perda terseksi di Kota Medan,” ucap Antonius yang disambut gelak tawa warga.
Bukan tanpa alasan, Antonius menyebut perda ini sebagai perda terseksi, karena banyak warga mengaku miskin dan tidak mampu, demi memperoleh bantuan dari pemerintah.
“Bicara soal kemiskinan, hampir semua mengaku miskin. Padahal rumahnya sudah berdinding semen, sepeda motor lebih dari satu, pakai HP mahal,” ucap Antonius.
Ia pun menghimbau warga, agar jangan mengaku tidak mampu hanya karena tergiur bantuan yang ada. “Sudah ada kriteria-kriteria khusus untuk kategori miskin dan layak menerima bantuan. Diantaranya rumah berdinding tepas, lantai tanah, air sumur,” tambahnya.
Sebelumnya, legislatif Partai Nasdem ini mengucapkan terima kasih atas dukungan warga di Kelurahan Sei Putih Timur I, hingga dirinya terpilih sebagai legislatif pada Pemilihan Umum 2019 lalu.
“Dukungan suara dari Kelurahan Sei Putih Timur I cukup besar, hingga mengantar saya duduk sebagai anggota DPRD Kota Medan. Terima kasih atas dukungan bapak ibu semuanya,” ucap Antonius yang disambut tepuk tangan warga.
Ia pun kembali berharap dukungan dari warga pada Pemilihan Umum 2024 mendatang, agar bisa terus memperjuangkan kepentingan warga di DPRD Kota Medan.
Menyikapi keluhan warga yang kartu BPJS nya tidak aktif lagi, Antonius mengingatkan warga untuk senantiasa setiap bulan rutin melakukan pengecekan kesehatan agar kartunya tetap aktif.
“BPJS gratis ini ada yang bersumber dari APBN pemerintah pusat dan ada juga yang bersumber dari APBD Kota Medan. Namun aturannya sama. Bila tidak berobat selama enam bulan, kartunya otomatis tak aktif lagi,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Antonius, agar kartu tetap aktif, tetaplah rutin periksa kesehatan. “Meski tidak sakit, sebaiknya tetap pergunakan kartu untuk periksa kesehatan. Seperti cek tensi, sakit kepala, atau sakit ringan lainnya. Tak seorang pun menginginkan dirinya sakit. Namun aturannya memang seperti itu,” ungkapnya.
Terkait sejumlah warga yang meminta dibantu perpindahan dari BPJS Mandiri ke BPJS Gratis, serta bantuan untuk lanjut usia (lansia) dan yang kartu BPJS gratisnya tidak aktif lagi, Antonius pun langsung merespon dan membantu menyelesaikan keluhan warga.
“Tapi janganlah nanti ibarat kata “pacaran di awak, kawin di orang”. Ngeluhnya sama saya, tapi yang dipilih orang lain ya. Jadi, janganlah saya dilupakan saat masa pemilihan legislatif 2024 mendatang ya bapak ibu,” ucap Antonius yang kembali disambut tawa peserta sosialisasi.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Indra Kesuma, menjelaskan, bagi warga yang layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara nasional.
“Untuk di tingkat kelurahan, nanti ada Musyawarah Kelurahan untuk menilai dan menyeleksi nama-nama warga yang layak mendapatkan bantuan,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, agar bantuan tersalurkan tepat sasaran, warga yang merasa dirinya mampu, jangan memaksakan diri untuk masuk dalam DTKS, hanya demi bantuan sosial.
“Ada kriteria-kriteria untuk terdaftar dalam DTKS, sebagai warga tidak mampu. Untuk itu, janganlah mengaku-ngaku tidak mampu, miskin, padahal sepeda motor di rumah ada 2-3, rumah juga permanen. Mari sama-sama jujur. Agar bantuan tersebut tersampaikan tepat sasaran,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Kasi Kurikulum Disdik Medan, Prayogi, menyampaikan pihaknya melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan sekolah, dalam hal ini bahwa anak penerima benar sekolahnya.
“Selain itu, ada juga bantuan pakaian seragam bagi pelajar SD dan SMP,. Serta bantuan lainnya untuk siswa yang berprestasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kasi Trantib Kelurahan Sei Putih Timur I, Arizona Siregar menyampaikan bahwa pihak kelurahan memastikan akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
RUMAH SUSUN
Di sela-sela kegiatan sosialisasi, Antonius Devolis Tumanggor menyempatkan melihat pemukiman warga yang sudah rata di daerah pinggiran rel di kawasan Jalan Surau Ujung Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah.
Saat meninjau lokasi, politisi Partai Nasdem tersebut meminta kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Nasution, agar mencanangkan rumah susun di setiap kecamatan khususnya bagi rumah yang terkena penertiban di pinggiran rel Kereta Api.
“Jadi harus ada terobosan, sehingga mereka yang terkena penggusuran bisa memperoleh tempat tinggal,” ucapnya lagi.
Apalagi melihat jumlah penduduk Kota Medan yang sangat padat, tambahnya, perlu kiranya membangun rumah susun di setiap kecamatan. (Red)
