 |
| Pasar murah yang digelar PMP dalam rangka perayaan HUT ke-80 Tahun 2025 pertengahan Agustus lalu. |
PENGAWAL | MEDAN – Data inflasi September 2025 menjadi sorotan serius setelah Kota Medan tercatat sebagai salah satu dari 10 kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia, mencapai 4,4 persen secara year on year (yoy). Angka ini jauh melampaui rentang target pemerintah, yakni 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Menyikapi kondisi tersebut, Pengawal Merah Putih (PMP) menyatakan kesiapannya untuk bersinergi aktif dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam upaya pengendalian inflasi. Sikap ini disampaikan oleh Ketua PMP Susilo melalui Sekretaris PMP, Suwarno, menanggapi data yang baru saja dirilis.
"Data inflasi 4,4 persen ini tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Dampak paling terasa adalah perubahan harga bahan pangan dan barang lainnya yang otomatis menekan daya beli," jelas Suwarno, yang juga memiliki latar belakang kuat sebagai mantan Direktur Utama PUD Pasar Medan periode 2021-2024.
PMP menawarkan langkah konkret untuk membantu Pemko Medan, salah satunya dengan rutin mengadakan Pasar Pangan Murah. Suwarno mencontohkan, kegiatan serupa pernah sukses dilakukan PMP pada Agustus 2025, menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Selain pasar murah, PMP juga siap mengerahkan anggota untuk memantau jalur distribusi agar pasokan pangan, khususnya ke pasar-pasar tradisional, berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Suwarno menekankan bahwa penanganan inflasi yang tinggi memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Dewan Penasehat PMP M. Khalil Prasetyo bahwa di samping melanjutkan program unggulan seperti Pasar Pangan Murah, PMP sebagai organisasi harus mengambil peran pengawasan yang lebih mendalam dan terarah. Peran kontrol sosial PMP salah satunya diarahkan pada aspek kontrol kebijakan penyaluran pangan guna memastikan distribusi dan penyaluran bahan pangan dari pusat berjalan tepat sasaran di Medan.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk membantu terkendalinya inflasi, khususnya di Kota Medan. Karena tingginya angka inflasi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara ekonomi," bebernya, menunjukkan komitmen organisasi terhadap pengabdian publik.
Data yang direspons PMP ini berasal dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja keras. Ia menyarankan Pemda belajar dari daerah lain yang inflasinya lebih terkendali, rutin mengecek perkembangan harga di lapangan, dan melakukan evaluasi program.
"Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi,” pesan Tomsi Tohir, yang sejalan dengan semangat PMP untuk bertindak nyata di lapangan. (sus)
.jpg)
