PENGAWAL.ID | MEDAN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperketat pengawasan distribusi energi guna membendung praktik penyelewengan komoditas subsidi yang selama ini kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.
Langkah tegas itu ditandai dengan pertemuan strategis antara jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga dan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sumatera Utara. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan deteksi dini terhadap potensi kebocoran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menegaskan distribusi energi merupakan sektor vital nasional yang rentan disusupi kepentingan ilegal. Karena itu, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis semata.
“Distribusi energi harus tepat sasaran. Sinergi dengan BIN menjadi langkah penting untuk menutup celah penyimpangan, agar BBM subsidi dan LPG 3 kg tidak disalahgunakan,” ujar Sunardi, Selasa (21/4/2026).
Di Sumatera Utara, praktik penyelewengan BBM subsidi masih menjadi persoalan klasik. Modus yang kerap terjadi mulai dari penimbunan, pengurangan isi (kencing BBM), hingga penyalahgunaan jatah subsidi oleh sektor industri.
Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumatera Utara, Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, menegaskan pihaknya siap mengerahkan fungsi intelijen untuk mengawasi rantai distribusi energi secara menyeluruh.
“Pengawasan akan kami lakukan dari terminal BBM hingga ke SPBU dan pangkalan. Tujuannya jelas, memutus rantai penyalahgunaan sebelum berdampak pada kelangkaan di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas pasokan energi merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasional yang tidak boleh terganggu.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan pengawasan akan difokuskan pada dua komoditas paling rawan penyimpangan: BBM subsidi dan LPG 3 kg.
Untuk BBM subsidi seperti solar dan pertalite, pengawasan diperketat melalui optimalisasi sistem QR Code guna menekan praktik spekulasi. Sedangkan pada distribusi LPG 3 kg, pengawasan akan diperkuat di tingkat pangkalan agar penyaluran tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga prasejahtera dan pelaku usaha mikro.
“Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak oknum yang mencoba meraup keuntungan dari subsidi negara,” kata Fahrougi.
Pertamina menilai, penguatan pengawasan ini tidak hanya untuk menjaga ketersediaan energi, tetapi juga memastikan dana subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan dukungan intelijen negara, pemerintah berharap praktik mafia migas di Sumatera Utara dapat ditekan secara signifikan.(onl/antas)
