PENGAWAL.ID | MEDAN - Perselisihan terkait lahan dan bangunan gudang di Jalan Abdul Sani, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, berujung saling lapor ke pihak kepolisian. Sengketa tersebut melibatkan pihak penyewa berinisial M dan SAM yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan.
Persoalan bermula dari perjanjian sewa gudang yang dibuat sebelum pemilik lahan meninggal dunia. Belakangan, keabsahan perjanjian yang disebut telah dituangkan dalam akta notaris itu dipersoalkan pihak keluarga ahli waris.
Atas persoalan tersebut, keluarga ahli waris telah melaporkan dugaan penipuan dan pemalsuan surat ke Polres Pelabuhan Belawan sekitar enam bulan lalu. Laporan tersebut kini masih dalam proses penyelidikan.
Selain itu, pihak SAM meminta penyewa segera mengosongkan lahan dan bangunan gudang. Permintaan tersebut disebut karena M diduga telah menunggak pembayaran sewa selama 10 bulan.
Di sisi lain, M juga dilaporkan telah mengadukan SAM ke Polsek Medan Labuhan atas dugaan pengerusakan gembok gudang.
Saat dikonfirmasi, SAM mengaku telah cukup bersabar menghadapi persoalan tunggakan sewa tersebut. Ia juga menyayangkan sikap penyewa yang disebut tidak mengakui dirinya sebagai ahli waris pemilik lahan.
“Kami sebenarnya sudah cukup mengalah meskipun uang sewa selama 10 bulan belum dibayarkan. Namun, kami meminta penyewa segera mengosongkan lahan dalam minggu ini,” ujar SAM.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada M belum berhasil dilakukan karena yang bersangkutan diketahui tidak lagi berada di lokasi gudang.
Terpisah, Kanit Ekonomi Polres Pelabuhan Belawan, Ipda Beni Ricardo SH MH, membenarkan adanya laporan atas nama Samsul terkait dugaan pemalsuan surat dan penipuan.
“Benar, laporan tersebut ada dan saat ini masih kami dalami serta selidiki. Kami juga berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan restorative justice (RJ), dengan tetap mengedepankan keadilan bagi semua pihak,” jelasnya.
Hingga kini, perkara tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Keabsahan perjanjian sewa dan status hak atas lahan menjadi persoalan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum," jelasnya Selasa (10/11/2026).(pe)


