Trending Topic! Gegara Jabatan Komisaris Utama BPRS RHA Syamaun CS Terancam Dipenjara

Editor: S Chaniago author photo
Bagikan:
Komentar

PENGAWAL.ID | LHOKSEUMAWE - Polemik pengalihan saham dan pengunduran diri Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Rahmah Hijrah Agung (RHA), Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, memanas

Persoalan ini mencuat setelah ZA disebut-sebut belum menerima pembayaran pembelian saham senilai Rp1,54 miliar, meski pengunduran dirinya telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 28 November 2025.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, transaksi tersebut bermula dari tawaran Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS RHA, Syamaun, yang disebut bersedia membeli saham milik ZA senilai Rp1.540.000.000. Namun, pembelian itu dikabarkan disertai syarat agar ZA mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama sekaligus melepaskan statusnya sebagai PSP.

Dalam prosesnya, Syamaun disebut memberikan draf perjanjian yang diklaim sebagai upaya menyelamatkan BPRS RHA. Akan tetapi, persoalan justru berkembang ketika kewajiban pembayaran saham yang dijanjikan diduga belum direalisasikan.

ZA hingga kini disebut belum menerima uang pembelian saham tersebut, meskipun proses pengunduran dirinya telah disahkan dalam RUPS LB.

Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banda Aceh. Pihak OJK disebut meminta ZA membuat pernyataan pengunduran diri, meski pembayaran saham yang menjadi bagian dari kesepakatan belum diterima.

Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar menyangkut transaksi jual beli saham, melainkan juga menyentuh aspek tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap kesepakatan, serta perlindungan hak pemegang saham.

Di sisi lain, muncul dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam proses tersebut. Mereka yang disebut dalam informasi ini antara lain Syamaun, Direktur Utama BPRS RHA M. Zahri, serta seorang notaris berinisial DA di Lhokseumawe.

Namun, dugaan adanya konspirasi maupun persekongkolan tersebut masih memerlukan pembuktian. Belum ada dasar untuk menyimpulkan keterlibatan para pihak dalam suatu tindak pidana tanpa proses penyelidikan dan pembuktian hukum.

Persoalan ini juga telah dilaporkan ke Polres Lhokseumawe. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor STPL/358/X/2025/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2025.

Kini, publik menanti kejelasan penanganan laporan tersebut, termasuk kepastian mengenai pembayaran saham senilai Rp1,54 miliar dan proses pengunduran diri ZA dari jajaran pengurus serta status kepemilikan saham di BPRS RHA.

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah pengalihan saham telah dilaksanakan sesuai kesepakatan? Mengapa pembayaran belum diterima setelah pengunduran diri disahkan? Dan bagaimana posisi OJK dalam memastikan proses perubahan kepemilikan maupun kepengurusan bank berjalan sesuai ketentuan?

Kejelasan dari seluruh pihak yang disebut menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi tata kelola lembaga keuangan syariah.

Konfirmasi wartawan terhadap Syamaun CS di BPRS RHA Lhokseumawe belum menuai hasil.

Kantor Hukum Trifa & Rekan melalui Advokat H Tri Anuari SH MH, kasus BPRS RHA dengan ZA adalah tindakan melawan hukum.

"Ini jelas merupakan dugaan penipuan yang harus ditindaklanjuti," jelas H Tri Atnuari SH MH, Rabu (18/11/2026). (pe) 

Baca Juga
Bagikan:
Pengawal.id:
Berita Terkini
Komentar

Terkini