PENGAWAL.ID | MEDAN DELI – Persoalan sengketa lahan seluas 17 hektare di Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, kembali memanas. Kali ini, sorotan mengarah kepada seorang warga berinisial HER (60) yang diduga melakukan rekayasa data masyarakat melalui pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP). Dugaan tersebut bahkan disebut-sebut bakal berujung pada laporan polisi, Selasa (17/11/2026)
Persoalan ini mencuat di tengah polemik kepemilikan lahan yang sebelumnya diwarnai dugaan keterlibatan jaringan mafia tanah serta dua kali upaya eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan yang dikabarkan gagal dilaksanakan.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, HER awalnya mengumpulkan KTP masyarakat dengan alasan pendataan untuk penyaluran bantuan sembako dari pihak pengembang.
Namun, belakangan muncul kecurigaan mengenai tujuan sebenarnya dari pengumpulan identitas tersebut. Sejumlah warga menduga data yang dihimpun telah digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan dan pemahaman yang jelas dari masyarakat.
"Itu tidak benar adanya! HER melalui Forum Masyarakat Bersatu (FMB) diduga mengambil keuntungan dari pengumpulan KTP warga. Kami menduga ada rekayasa data di dalamnya," ujar Agus (64), salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Menurut Agus, persoalan menjadi semakin serius karena FMB diduga seolah-olah memberikan persetujuan atas penjualan lahan seluas 17 hektare yang berada di tiga lingkungan tersebut kepada almarhum Parinduri. Transaksi itu disebut-sebut diikat melalui akta notaris.
Dugaan keterlibatan FMB dalam persoalan lahan tersebut kini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan sejauh mana kewenangan forum tersebut dalam mewakili kepentingan masyarakat, terlebih jika menyangkut persetujuan atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Di sisi lain, HER disebut masih melakukan pendekatan kepada sejumlah warga untuk memperoleh dukungan terhadap FMB. Sejumlah warga juga menilai telah terjadi pergeseran tujuan organisasi tersebut, yang menurut mereka pada awalnya hanya merupakan wadah perkumpulan masyarakat.
Tak hanya itu, beredar pula tudingan di tengah masyarakat mengenai dugaan fasilitas berupa mobil dan rumah mewah yang disebut-sebut diperoleh HER dari pihak yang dikaitkan dengan jaringan mafia tanah. Namun, informasi tersebut masih sebatas tudingan warga dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Upaya konfirmasi kepada HER terkait aktivitasnya melalui FMB, dugaan pengumpulan KTP, serta tudingan keterkaitan dengan persoalan lahan 17 hektare tersebut belum membuahkan hasil.
Sejumlah warga mengaku keberatan dengan situasi yang berkembang. Mereka berharap persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyalahgunaan data masyarakat maupun kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari sengketa lahan tersebut.
Warga juga mendesak agar seluruh dokumen, termasuk akta notaris, data dukungan masyarakat, serta dasar hukum yang digunakan dalam klaim penguasaan atau transaksi lahan, diperiksa secara transparan.
Hingga kini, dugaan rekayasa data dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam polemik lahan 17 hektare tersebut masih memerlukan pembuktian.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut persoalan ini secara objektif agar konflik lahan di Tanjung Mulia tidak semakin meluas dan hak-hak warga yang sebenarnya dapat terlindungi.(pe)



