 |
| Anggota DPRD Medan Hendra DS |
PENGAWAL | MEDAN - DPRD Medan menilai kinerja yang ditunjukkan Dinas Kebudayaan Kota Medan bertolak belakang dengan kebijakan Pemko Medan. Untuk itu, Walikota Medan diminta untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi
Hal itu dikatakan dua anggota DPRS Medan Hendra DS dan Ilhamsyah. Hendra minta Walikota Medan mengevaluasi kinerja Kadis Kebudayaan Kota Medan, karena tidak mendukung kepemimpinan Dzulmi Eldin di akhir masa jabatannya sebagai Walikota Medan.
“Cari orang yang paham tentang kebudayaan, sekaligus mau bekerja keras untuk Kota Medan,” kata keduanya, kemarin.
Menurut keduanya, Kadis dan Kabid Kesenian Disbud Medan tidak berupaya menyajikan kegiatan kesenian dengan lebih berkualitas, tidak sekedar penampilan kesenian yang bersifat hiburan. Padahal Disbud mempunyai fungsi pembinaan terhadap kebudayaan dan kesenian.
Padahal, jika Disbud berupaya maksimal, maka akan menjadi nilai lebih di akhir masa jabatan Dzulmi Eldin sebagai Walikota.
Menurut Hendra DS, semestinya semua OPD Pemko Medan berupaya semaksimal mungkin menghasilkan kerja-kerja yang lebih berkualitas, sebagai wujud dukungan terhadap kepemimpinan Dzulmi Eldin di tahun terakhir masa jabatannya sebagai Walikota Medan.
Dengan demikian, diharapkan Dzulmi Eldin memiliki nilai lebih dari publik. Namun yang dilakukan Kadisbud, khususnya Bidang Kesenian, dinilai bertolak belakang.
“Tidak terlihat keseriusan Disbud menghasilkan kinerja berkualitas. Contohnya, Festival Multietnis yang menghabiskan anggaran lebih setengah miliar itu, tak lebih hanya sebuah acara hiburan saja,” ujar Hendra.
Ditegaskannya, Disbud mempunyai fungsi pembinaan terhadap kesenian dan kebudayaan. Dengan demikian, pagelaran seni yang dilakukan Disbud semestinya bukan penampilan seni sebagai hiburan. Melainkan berupaya menggali dan menampilkan nilai-nilai luhur yang dikandung dari sebuah karya seni, dan bisa menjadi panutan masyarakat di dalam kehidupan.
“Pagelaran seni yang disajikan Disbud mesti lebih bermutu dibanding pagelaran seni yang dilakukan OPD lainnya,” katanya.
 |
| Anggota DPRD Medan Ilhamsyah |
Hal senada juga dikemukakan H. Ilhamsyah. Menurut Ilhamsyah, pembentukan Majelis Kesenian Medan (MKM) dan Dewan Kesenian Medan (DKM) oleh Wali Kota Medan melalui Perwal No. 10/Tahun 2015, merupakan tekad Walikota agar kegiatan pembangunan kesenian yang dikelola Disbud bisa lebih berkualitas.
Kenyataannya, kata Ilhamsyah, Kadisbud dan Bidang Kesenian tidak memanfaatkan keberadaan MKM dan DKM sebagaimana mestinya.
“Kualitas kegiatan kesenian yang diselenggarakan Disbud hanya menampilkan aspek hiburan semata, tidak menawarkan nilai-nilai luhur yang yang dimiliki karya seni. Padahal, anggaran untuk pagelaran kesenian itu relatif besar,” ujar Ilhamsyah.
Ilhamsyah melihat, Kadisbud dan Bidang Kesenian Disbud Medan tidak memiliki pemahaman sedikitpun terhadap masalah kesenian dan kebudayaan. Selain itu, sepertinya mereka punya pemahaman, bahwa setiap kegiatan adalah proyek semata-mata.
Politisi Golkar ini menyayangkan tidak adanya program Disbud yang menempatkan kesenian dan kebudayaan etnis tempatan di dalam sebuah kegiatan khusus.
“Medan memang multietnis, namun tidak bisa dibantah bahwa Medan memiliki etnis tempatan. Sangat layak disusun program khusus untuk etnis tempatan, seperti Festival Betawi di Jakarta,” katanya.
Karenanya, kedua wakil rakyat tersebut minta Walikota Medan mengevaluasi kinerja Kadisbud dan Kabid Kesenian, karena terbukti tidak memperlihatkan upayanya mendukung kepemimpinan Dzulmi Eldin di akhir masa jabatannya.
Sebelumnya, budayawan dan wartawan senior, Zaidan BS, dan ketua Majelis Kesenian Medan (MKM), Choking Susilo Sakeh, menyebutkan citra Pemko Medan terhadap pembangunan seni-budaya semakin melemah, karena pejabat Disbud Medan tidak memiliki pemahaman terhadap seni-budaya serta menganggap program budaya semata-mata adalah proyek.
"Karenanya, Walikota Medan diminta mengevaluasi ulang pejabat yang ditempatkan di Dinas Kebudayaan,” ujar Zaidan.
Zaidan mencontohkan, Festival Multietnis yang sejak awal dirancang bersama-sama oleh MKM dan Disbud Medan agar menjadi ikon festival budaya berskala internasional yang diselenggarakan oleh Pemko Medan.
Event ini tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga kreasi olah rasa dan nilai-nilai luhur karya seni yang mampu menggugah kesadaran kemanusiaan. Bahkan, untuk rancangan itu, MKM telah menjajaki kemungkinan dukungan dari provinsi dan Kemendikbud.
“Faktanya, acara yang menghabiskan anggaran lebih setengah miliar ini diselenggarakan sesukanya, tidak mampu mengundang minat masyarakat, bahkan berdampak negatif terhadap tingkat kepedulian Pemko Medan kepada seni-budaya,” ujar mantan Pengurus PWI Sumut itu. (sus)
