Pengurusan Adminduk Tersedia di 21 Kecamatan, Andreas Pandapotan Purba Minta Pemerintah Tidak Persulit Warga

Editor: Tim Redaksi author photo
Bagikan:
Komentar

PENGAWAL | MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Andreas Pandapotan Purba, S.Ak, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan agar pengurusan dokumen kependudukan semakin mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Ajakan tersebut disampaikan Andreas saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di dua lokasi, yakni Jalan Setia Jadi dan Jalan Pasar III, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (21/11/2026), siang hingga sore hari.

Dalam kegiatan tersebut, pria yang akrab disapa APP ini menegaskan bahwa pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, harus memberikan pelayanan yang baik dan tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Ia mengatakan, kemudahan pelayanan adminduk merupakan hak masyarakat yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, responsif, serta memberikan kepastian kepada warga.

Andreas juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi kantor kecamatan untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mengingat pelayanan tersebut kini telah tersedia di seluruh 21 kecamatan di Kota Medan.

“Sekarang di 21 kecamatan yang ada di Kota Medan sudah bisa melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara langsung. Tidak perlu lagi ke Disdukcapil Kota Medan untuk semua jenis pengurusan. Di kecamatan sudah bisa mengurus KTP, KK, akta kelahiran dan SKPWNI,” jelas Andreas.

Ia menerangkan, untuk pengurusan akta perkawinan dan akta kematian, masyarakat tetap diarahkan ke Disdukcapil Kota Medan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.

Menurut Andreas, keberadaan layanan adminduk di kecamatan diharapkan dapat memangkas waktu, biaya transportasi, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen resmi yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga mengakses bantuan sosial.

Dalam sosialisasi tersebut, Andreas turut mengingatkan pentingnya memastikan data kependudukan tetap akurat dan diperbarui apabila terjadi perubahan status maupun kondisi keluarga. Data administrasi yang tertib dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh hak-haknya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif. Warga yang hadir terlihat antusias mengikuti pemaparan materi, bahkan sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan persoalan yang selama ini mereka hadapi dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Berbagai keluhan dan pertanyaan warga ditanggapi langsung oleh Andreas bersama pihak kecamatan dan Disdukcapil Kota Medan. Mereka memberikan penjelasan serta solusi atas persoalan yang disampaikan masyarakat, sehingga warga dapat memahami alur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Admin Dukcapil Kota Medan, M. Irsan; Kasi Tapem Kecamatan Medan Perjuangan, Yunita Fitriana; Kasi Tapem Kelurahan Tegal Rejo, Octreshia E.M.; serta perwakilan Kelurahan Tegal Rejo, St. T. br Pardosi, S.Pd.

Melalui sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 ini, Andreas berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam administrasi kependudukan, sekaligus mengetahui jalur pelayanan yang tersedia agar tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan dokumen resmi.

Ia juga berharap jajaran pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan adminduk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan tanpa diskriminasi.(sus)

Baca Juga
Bagikan:
Pengawal.id:
Berita Terkini
Komentar

Terkini