PENGAWAL.ID - Tambangnya dikelola oleh korporasi, generasinya pun dibina swasta. Lantas, apa yang sebenarnya diurus negara?
Ilustrasi kegiatan pertambangan
Pertanyaan ini muncul ketika PT Agincourt Resources (AR) turut mendukung keberlanjutan Forum Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Tapanuli Selatan. Di tengah persoalan generasi muda yang semakin kompleks, keterlibatan korporasi dalam pembinaan remaja, justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: ke manakah arah tanggung jawab negara dalam membentuk generasi?
PT AR memberikan dukungan berupa pendanaan hingga biaya transportasi kegiatan. Forum ini melibatkan 12 siswa sebagai pengurus GenRe Tapsel 2026 serta perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dari 13 sekolah.
Program tersebut berada dalam pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (PPKB) Tapanuli Selatan sebagai bagian dari program BKKBN. Karena keterlibatannya dalam acara tersebut, PT AR mendapatkan apresiasi melalui penghargaan kategori Meaningful Youth Participation dalam Adujaknas GenRe Indonesia 2026. (analisamedan, 19-10-2026)
Sekilas, program ini tampak positif. Remaja diberikan ruang untuk berorganisasi, mengembangkan bakat dan keterampilan, melakukan edukasi sebaya, hingga mengampanyekan kepedulian terhadap lingkungan.
Namun, ada yang mengganjal di hati dan perlu untuk dikritisi. Mengapa pembinaan generasi seolah membutuhkan dukungan dari korporasi? Dan jika dicermati lebih jauh, di satu sisi, korporasi dalam sistem kapitalisme mendapatkan ruang untuk mengelola sumber daya alam yang menyangkut kepentingan publik di sisi lain juga terlibat dalam aktivitas sosial, termasuk pembinaan generasi muda.
Tentu kita tidak mengatakan bantuan dari perusahaan otomatis salah. Namun, persoalannya terletak pada tanggung jawab yang semakin ke sini semakin bergantung pada kontribusi pihak swasta. Urusan yang sangat strategis, seperti pengelolaan kekayaan alam sampai pembinaan generasi memperlihatkan besarnya peran korporasi. Padahal seharusnya kedua urusan ini adalah tanggung jawab negara untuk mengurusnya.
Pembinaan generasi bukan sekedar kegiatan sosial atau program pemberdayaan, melainkan kewajiban negara untuk menjaga generasi dan memberikan hak-hak generasi seperti pendidikan, pembinaan penanaman akidah dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh generasi.
Forum GenRe membawa paradigma pembinaan remaja yang perlu dikritisi, materi seperti kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan keterampilan hidup memang memiliki sisi edukatif.
Namun, jika pembinaan hanya berfokus pada pengetahuan kesehatan dan perencanaan kehidupan tanpa menjadikan akidah Islam sebagai landasan, maka pembinaan itu hanya berhenti pada penyelesaian gejala, tanpa melihat akar permasalahan.
Mereka tahu tidak boleh melakukan pergaulan bebas, namun mereka tetap melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka pada pergaulan bebas. Pacaran, campur baur laki-laki dan perempuan, khalwat, tontonan yang tidak pantas, semua bebas dikonsumsi oleh generasi sekarang tanpa ada kontrol media yang dilakukan oleh negara.
Inilah konsekuensi dari penerapan ideologi sekuler kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Standar perilaku tidak lagi dikembalikan kepada halal dan haram, tetapi diserahkan kepada kebebasan individu dengan standar untung rugi. Remaja tumbuh di tengah budaya sekuler yang menormalisasi pacaran, tontonan yang mengumbar aurat dan mengundang syahwat, pornografi yang mematikan akal dan pergaulan bebas yang merajalela.
Belum lagi jika berbicara kehidupan di dalam rumah, keluarga yang seharusnya menjadi benteng bagi generasi malah sedang menghadapi tekanan ekonomi yang sosial yang membuat fungsi pendidikan dan pengasuhan semakin berat. Alhasil terakhir benteng negara pun tak mampu menyelesaikan problematika generasi. Negara lebih banyak menghadirkan program-program parsial untuk mengatasi dampak, tanpa membenahi sistem yang turut membentuk kerusakan tersebut.
Di sisi lain, dalam sistem yang memuja kebebasan individu ini menjadikan kepemilikan umum juga dikuasai oleh individu. Lebih tepatnya individu yang memiliki uang. Para kapitalis pemilik modal bebas mengeksploitasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi kepemilikan umum.
Ketika kepentingan ekonomi lebih dominan, keserakahan individu berkuasa, maka kemaslahatan rakyat menjadi pilihan akhir, eksploitasi alam semakin mengerikan dan mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat. Padahal, generasi muda bukan hanya membutuhkan pembinaan moral, tetapi juga kebutuhan sandang, papan, pangan yang layak, kesehatan dan pendidikan gratis, lingkungan hidup yang aman dan layak untuk masa depan mereka kedepannya.
Dengan demikian, persoalan generasi tidak bisa dipisahkan dari persoalan sistem yang mengatur kepemilikan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keluarga, pergaulan, media dan lingkungan. Selama sekulerisme dan kapitalisme menjadi landasan kehidupan, maka pembinaan generasi akan cenderung bersifat pragmatis dan sektoral. Remaja dibekali keterampilan agar mampu menghadapi tantangan zaman, tetapi tidak ditopang dengan sistem yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memberikan solusi tambal sulam. Dalam sistem pemerintahan Islam, remaja bukan sekedar sumber daya manusia yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan generasi penerus peradaban. Karena itu, pembinaan terhadap generasi tidak cukup diserahkan kepada program-program temporer, tetapi membutuhkan penerapan Islam secara menyeluruh.
Pertama, Islam menjadikan akidah sebagai landasan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir dan pola sikap Islam pada remaja. Remaja tidak hanya dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya pergaulan bebas, tetapi juga ditanamkan pemahaman tentang halal dan haram yang sesuai dengan syariat Islam, kewajiban menjaga kehormatan, menjauhi hal-hal yang mendekatkan pada zina, serta takut kepada Allah sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang hamba. Dengan begitu akan lahir generasi yang memiliki kesadaran untuk taaan kepada syariat, bukan sekedar takut terhadap resiko perilaku menyimpang.
Kedua, penguatan keluarga dan peran kontrol masyarakat. Orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak sesuai tuntunan syariat, sedangkan masyarakat menjalankan amar makruf nahi mungkar untuk menjaga lingkungan pergaulan. Negara juga wajib menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan layak agar keluarga dapat menjalankan peran pengasuhan dengan baik. Pendidikan dan kesehatan wajib dijamin negara berikut dengan media dan ruang digital pun harus diatur agar tidak menjadi sarana penyebaran kekerasan seksual, pornografi dan kemaksiatan lainnya.
Terakhir, negara wajib mengelola SDA berdasarkan ketentuan syariat. Karena kesehatan dan kesehatan gratis, menjaga kestabilan ekonomi keluarga agaknya tidak bisa terwujud jika para korporasi masih menguasai hampir seluruh SDA yang ada di negara ini. SDA seperti tambang merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individua tau korporasi. Pengelolaannya harus berada dalam tanggung jawab negara dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, termasuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Rasulullah SAW. Bersabda:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi landasan untuk pengaturan kepemilikan umum dalam Islam. Kekayaan alam memegang hajat hidup orang banyak. SDA bukan hanya sekedar komoditas ekonomi namun merupakan amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan masyarakat.
Seluruh pengaturan tersebut hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam. Karena hanya dalam sistem pemerintahan Islamlah, penerapan syariat Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Negara dalam sistem Islam bukan hanya sebagai fasilitator maupun regulator, tetapi menjadi pengurus dan pelindung rakyat yang bertanggung jawab menerapkan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan.
Oleh: Nada Navisya S.Pd (Pemerhati Generasi)
