PENGAWAL | JAKARTA - TNI/Polri akan tetap bersinergi dan solid dalam menjaga keamanan pada tahapan-tahapan selanjutnya dari Pemilu 2019 yang masih berlangsung. Hal itu ditekankan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai mengikuti rapat koordinasi khusus tingkat menteri tentang "Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan" di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Panglima menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat.
"Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!" tegas Hadi.
Panglima TNI juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, serta seluruh pihak terkait sehingga Pemilu 2019 berlangsung lancar.
"Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak dan masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai dan lancar," katanya.
Sementara itu Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dan sebagainya agar menggunakan mekanisme konstitusional sesuai aturan hukum.
Jika yang melakukan pelanggaran hukum adalah peserta pemilu, Kapolri berharap melaporkannya ke Bawaslu sesuai dengan tingkatan yang ada. "Kemudian jika yang melanggar itu panitia Pemilu ada DKPP," kata Kapolri.
Bahkan, ujar Tito, jika meang ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif bisa menempuh mekanisme kepada Mahkamah Konstitusi.
"Namun, kalau ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka TNI-Polri sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir," katanya. (sus/ant)
