 |
| Ratusan warga Perlis saat menggeruduk dan menyegel Kantor Desa Perlis |
PENGAWAL | PANGKALAN BRANDAN - Diduga karena kepala desa (Kades) tidak transparan dalam penggunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah, ratusan warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang didominasi oleh kaum ibu menyegel Kantor Desa Perlis di Dusun V, Selasa (30/6/2020) sekira jam 11.00 WIB.
Kekesalan warga memuncak saat mereka mengetahui Kades Perlis Junaidi Salim tidak berada di tempat. Ditambah lagi, ulah seorang staf desa berinisial AZ yang terkesan acuh dalam menyikapi keluhan warga. Bahkan, staf desa tersebut juga terlihat arogan dengan awak media yang sedang melakukan peliputan berita.
Dalam orasinya, masyarakat menuntut pemerintah desa (pemdes) Perlis agar transparan dalam menggunakan dana desa. Disamping itu, masyarakat juga menuntut agar kades untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Kades Perlis.
Warga Dusun VII Panglong, Hayati (52) merasa sangat kecewa dengan kepemimpinan Kades selama ini. Dirinya meminta agar penggunaan anggaran dikelola dengan transparan dan penuh tanggungjawab. "Jangan sesuka hati Kades aja make dana desa itu," tegasnya.
Sampai saat ini, kata Hayati, Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD termin ke-2 belum juga dicairkan. "Kami minta pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Kami sudah muak dengan kepemimpinan yang sekarang ini, kami minta kades untuk segera diganti," kesalnya.
Begitu juga dengan Jumiliah (52), warga Dusun VII ini terlihat sangat kesal dengan Kades Perlis. Dirinya merasa kades tidak adil dalam pembagian BLT DD dan bantuan lainnya. "Kami orang miskin, kenapa kami gak dapat bantuan apapun. Kami minta kades untuk mundur dari jabatannya," kesalnya.
Warga lainnya juga mengungkapkan kekesalannya dengan meneriakkan tuntutan agar Junaidi Salim bisa transparan dalam penggunaan dana desa. Menurut warga, saat diminta realisasi APBDes, Junaidi Salim mengaku bahwa ada Perbup yang membatasi keterbukaan informasi publik tersebut.
Namun sayang, hingga saat ini Junaidi Salim belum juga bisa menunjukkan Perbup yang dijadikannya alasan untuk tidak mempublikasikan realisasi APBDes yang diminta masyarakat.
"Sudah berulangkali kali kami minta realisasi APBDes tapi selalu kades bilang itu merupakan rahasia dan sudah diatur dalam Perbup. Tapi sampe sekarang gak bisa disebutkannya Perbup itu. Padahal, ada beberapa Permen yang menyatakan bahwa Pemdes harus mempublikasikan seluruh penggunaan dana desa," ungkap Basir (34) warga Dusun VII Panglong.
Ironisnya, ada warga yang mengaku kesal dengan ulah Sekdes Perlis berinisial Yud yang kerap enggan melayani warga yang hendak membuat dokumen kependudukan. Sekdes malah mengarahkan warga untuk mengurusnya kepada warga berinisial EW dengan sejumlah uang.
Orasi warga akhirnya dapat mereda setelah kehadiran Kanit Binmas Polsek Brandan IPDA PLP Marbun yang turun langsung untuk berdialog dengan warga. "Saya minta agar kita tetap jaga kondusifitas, saya juga berharap agar semua masalah bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan dan kepala dingin," pintanya.
Sementara, saat awak media berulangkali dihubungi via telepon selulernya, Junaidi Salim belum bisa dikonfirmasi meskipun teleponnya dalam keadaan aktif. (Mad/Bem/Yu)
