PENGAWAL | DAIRI - Bupati Dairi Eddy Berutu mengatakan angka stunting di Kabupaten Dairi setiap tahun mengalami penurunan.
Bupati menyebut angka prevalensi stunting di Dairi tahun 2020 sebesar 18,35%, menurun menjadi 15,13% di tahun 2021, dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 13,24%.
Hal ini disampaikan Bupati Eddy Berutu pada penilaian kinerja kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022 di Santika Premiere Dyandra Hotel dan Convention Medan, Rabu (29/3/2023).
- PC HIMMAH Asahan Gelar Jumat Mengaji di Sei Alim Hasak
- Musnahkan Sabu 24.095,31 Gram dan Ekstasi 69.426 Butir, Polrestabes Medan Selamatkan 314.183 Jiwa
- Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Terima Kunjungan Kerja Pangdam I/BB
- Aksi Pocil Sepatu Roda Meriahkan Launching PKS dan Pembekalan Pelajar di Satlantas Polrestabes Medan
Dari 8 aksi konvergensi, kata Bupati, beberapa aksi yang sudah dilakukan di antaranya aksi pertama analisis situasi telah membentuk tim koordinasi penurunan stunting (TPPS) Dairi tahun 2021, TPPS kecamatan dan desa, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia dan pendamping PKH.
“Terdapat 10 kecamatan yang mengalami penurunan stunting. Kecamatan Siempat Nempu Hilir menjadi daerah yang tinggi angka stunting, yakni sebesar 25,98%. Kecamatan Sitinjo menjadi daerah yang terendah angka stunting yakni sebesar 5,55%, ujar Eddy Berutu di hadapan para panelis.
Menurut Bupati, yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting yakni intervensi perangkat daerah di desa lokus stunting. Selain itu, dinas kesehatan melakukan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, edukasi pemberian tambahan asupan gizi pada balita gizi kurang.
Hal lainnya yang dilakukan dinas pertanian melakukan pendampingan bagi kelompok masyarakat pekarangan pangan lestari (PPL) dalam peningkatan dan pemanfaatan pekarangan rumah di 26 desa lokus.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Dairi Romy Mariani Eddy Berutu, Plt Kadis Pemdes Leonardus Sihotang, Kepala Bappeda Aryanto Tinambunan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Ruspal Simarmata, dan Kepala Dinas Kesehatan Henry Manik. (sus/ril)