PENGAWAL.ID | JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), mengecam keras buruknya kondisi infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Belawan yang hingga kini dibiarkan rusak parah, berlubang, dan membahayakan masyarakat.
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution. (Foto/Ist)
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bukti nyata kegagalan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai BUMN strategis pasca-merger.
“Ini bukan sekadar jalan rusak, ini potret kelalaian struktural Pelindo. Gedung kantor megah dan seremonial mewah tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Akses utama menuju pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia justru hancur lebur dan dibiarkan,” tegas Razak, dalam keterangan pers dikutip, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, rusaknya akses jalan Pelabuhan Belawan berdampak langsung pada keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, serta perekonomian daerah.
Namun ironisnya, Pelindo terkesan abai dan tidak menunjukkan sense of urgency untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Razak menilai, kondisi ini semakin menegaskan bahwa merger Pelindo belum membawa perbaikan fundamental, bahkan cenderung menjauhkan BUMN tersebut dari kepentingan publik dan daerah.
“Merger Pelindo seharusnya memperkuat pelayanan dan pemerataan pembangunan. Faktanya, yang terlihat justru sentralisasi kekuasaan, pemborosan, dan pengabaian wilayah kerja,” ujarnya.
PP HIMMAH juga menegaskan bahwa Pelindo gagal menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketiga tentang keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
“Bagaimana mungkin Pelindo mengklaim mendukung pembangunan nasional, sementara infrastruktur vital di sekitar pelabuhannya sendiri dibiarkan rusak? Ini bentuk pengingkaran terhadap visi Presiden,” tegas Razak.
Selain itu, PP HIMMAH mengecam keras sikap Pelindo Pusat yang tetap menggelar dan mempublikasikan kegiatan internal bernuansa pesta pada Kanal media sosial tanggal 8 Januari 2026 lalu, di tengah penanganan bencana alam yang masih berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, wilayah yang merupakan bagian dari tanggung jawab operasional Pelindo.
“Kami menilai ini sebagai bentuk krisis empati. Di saat rakyat Sumatera berjibaku dengan banjir dan bencana, Pelindo justru mempertontonkan kegiatan bernuansa hura-hura, seremonial berlebihan, dan pemborosan anggaran. Ini tidak pantas dan mencederai rasa keadilan publik,” kata Razak.
Menurutnya, sikap tersebut bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi, penghematan, dan semangat ‘mengencangkan ikat pinggang’ di seluruh instansi negara, termasuk BUMN.
“Kegiatan motivasi pegawai tidak salah, namun menjadi sangat keliru ketika dilakukan di tengah situasi darurat nasional. Pelindo seolah menutup mata dan hati terhadap penderitaan masyarakat,” tambahnya.
Atas dasar itu, PP HIMMAH secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara untuk segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran manajemen Pelindo.
“Kami menilai manajemen Pelindo telah gagal menunjukkan kepekaan sosial, tanggung jawab moral, dan keberpihakan kepada rakyat. Reformasi Pelindo tidak bisa ditunda lagi,” pungkas Razak. (tim)
.jpg)
