Jakarta-LBH Pers menandatangani nota kerjasama dengan Dewan Pers Timor Leste. Kerjasama fokus pada penguatan keorganisasian kedua lembaga terutama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik.
Penandatanganan dilakukan pada hari Kamis, 15 April 2019 di kantor LBH Pers, Jakarta. Dari pihak LBH Pers diwakili oleh Direktur Ade Wahyudin dan Dewan Pers Timor Leste diwakili oleh Presiden Virgilio da Silva Guterres.
Langkah kerjasama ini sudah mulai dijajaki sejak 2 tahun silam dan akan berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani perhari ini.
Virgilio da Silva Gutteres mengungkapkan pers di Timor Leste juga acap mengalami masalah kekerasan dan ancaman dari pihak luar.
Dewan Pers dan praktisi jurnalistik selalu berkomitmen menyatakan sikap keras menolak dan mengecam segala bentuk ancaman kepada jurnalis dalam melaksanakan kerja jurnalistik sebagai langkah advokasi. Namun Dewan Pers tidak memiliki pengalaman cukup dalam menjalani proses hukum di pengadilan. “Pada tingkat pengadilan itu yang kami tak tahu”, kata Virgilio.
LBH Pers direkomendasikan oleh Dewan Pers Indonesia saat tim Virgilio berkunjung ke Indonesia beberapa tahun silam.
Sejak Dewan Pers Timor Leste berdiri 2016 lalu, Virgilio mengungkapkan kekerasan di Timor Leste tidak seramai di Indonesia.
Beberapa mediasi yang pernah ditangani antara lain kasus plagiat antar media, keberatan pemberitaan oleh media dari nara sumber termasuk sengketa ketenagakerjaan. Namun Virgilio meyakini ancaman kekerasan dan kasus sengketa pers akan makin tinggi kedepannya.
”Pelanggaran kode etik bisa hampir setiap hari namun tak semua kami mediasi”, ungkapnya.
Berdasarkan sistem hukum, bila proses sengketa sampai pengadilan maka rekomendasi dari Dewan Pers Timor Leste perihal kasus yang ditangani. Hal lainnya, Dewan Pers Timor Leste juga akan mempelajari soal pendekatan kepada aparat keamanan agar menghormati kebebasan pers.
Sebagai langkah pertama kelanjutan dari kerjasama ini Dewan Pers Timor Leste akan mengirim 6 aktivisnya selama 2 minggu untuk mempelajari hal yang perlu untuk diketahui dari Indonesia. Pembelajaran berupa penelitian, bedah kasus kekerasan yang dialami wartawan di Indonesia, juga magang di LBH Pers dalam waktu tertentu.
"Ini bagus bagi kami untuk memperkuat jaringan kami di LBH Pers" tambah Virgilio.
LBH Pers tidak bekerja sendiri, rencananya akan kolaborasi dengan beberapa stakeholder lain yang memiliki kesamaan visi memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Ade menjelaskan ,”Walau dalam nota tidak ada tapi di lapangan kami akan bekerjasama dan berkolaborasi dalam advokasi dengan NGO lain yang memiliki pengalaman lebih banyak dan konsen yang sama”.
Menurut Ade, kolaborasi ini menjadi bagian yang penting dari kerjasama ini.
AJI Jakarta menyatakan komitmennya mendukung kerjasama kedua lembaga.
"Kami memiliki isu perjuangan yang sama yaitu melindungi wartawan dari kekerasan dan ancaman kebebasan pers", ujar Asnil Bambani, ketua AJI Jakarta.
AJI Jakarta bersama lembaga advokasi lainnya akan berkolaborasi mendukung kerjasama ini. Diantaranya akan membantu advokasi melalui mengangkat isu melalui pemberitaan dan galang aksi solidaritas untuk kebebasan pers di Timor Leste. (Dev)
