 |
| Ketua Umum DPP Pemuda Merga Silima (PMS) Mbelin Brahmana (tengah) bersama pengurus. |
PENGAWAL | MEDAN - Pemuda Merga Silima (PMS) akan mengerahkan 3.000 massa untuk melakukan aksi damai ke kantor Walikota Medan, Kamis (23/1/2020) mendatang. Aksi itu dilakukan untuk mempertanyakan alasan pemecatan Rusdi Sinuraya dari jabatan sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Medan.
Rencana aksi itu dipaparkan oleh Ketua Umum DPP Merga Silima, Mbelin Brahmana kepada wartawan di Medan, Selasa (21/1/2020). Menurut Mbelin, begitu mendapat kabar tentang pemecatan Rusdi Sinuraya, dia langsung datang ke kantor PD Pasar Medan di Pasar Petisah Medan untuk memastikan kebenaran kabar pemecatan itu.
"Begitu mendapat kabar pemecatan Rusdi Sinuraya dari Ketua DPC PMS Medan, Martin Bangun, saya langsung datang ke kantor PD Pasar untuk memastikannya kepada yang bersangkutan. Ternyata dari hasil dialog dengan Rusdi Sinuraya, pemecatan itu memang tanpa alasan. Beliau (Rusdi Sinuraya, red) hanya menerima petikan SK Pemecatan itu, tanpa disebutkan alasannya," ujar Mbelin Brahmana.
Menurut Mbelin, aksi yang akan dilakukan oleh PMS merupakan aksi solidaritas kepada sesama warga Karo. Terlebih PMS merupakan payung untuk mempersatukan dan melindungi sesama warga Karo. Sehingga ketika ada satu yang merasa tersakiti, maka itu akan menyakiti seluruh warga Karo di Medan.
Sebelum mendatangi Rusdi Sinuraya, Mbelin mengaku juga telah mendatangi teman-temannya praktisi hukum di Medan. Dari mereka, Mbelin mendapat penjelasan bahwa Plt Walikota Medan tidak punya hak untuk menandatangani surat pemecatan yang sifatnya permanen.
"Saya orang yang tidak mengerti hukum, karena itu sebelum menemui saudara saya Rusdi Sinuraya, saya minta pendapat teman-teman saya praktisi hukum di Medan. Dari mereka saya mendapat penjelasan bahwa Plt Walikota Medan Akhyar Nasution tidak punya hak untuk menandatangani surat pemecatan yang sifatnya permanen," ujar Mbelin.
Bagi PMS, lanjut Mbelin, jika pemecatan Rusdi Sinuraya sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak menjadi masalah. Namun, karena pemecatan itu menurutnya bermasalah, maka PMS berhak untuk mempertanyakannya kepada Plt Walikota Medan Akhyar Nasution.
Mbelin mengindikasikan pemecatan Rusdi Sinuraya sebagai Dirut PD Pasar Medan secara tiba-tiba dilakukan terkait kontestasi Pilkada Kota Medan. "Siapapun berhak untuk maju sebagai calon pada Pilkada Medan tahun ini. Kami menganggap saudara kami Rusdi Sinuraya sebagai putra terbaik Karo memiliki potensi untuk memajukan kota yang didirikan oleh nenek moyang kami Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada 1 Juli 1590 lalu. Kami melihat pemecatan ini mengindikasikan upaya penjegalan terhadapnya pada kontestasi Pilkada Kota Medan. Untuk memastikannya itulah kami akan melakukan aksi damai ke kantor Walikota Medan hari Kamis nanti. Kami seluruh warga Karo terpanggil untuk menuntut penjelasan pemecatan saudara kami Rusdi Sinuraya," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemecatan Rusdi Sinuraya dari jabatan Dirut PD Pasar Kota Medan berdasarkan SK Walikota 821.2.43.K/2020 tentang Pemberhentian Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan SDM PD Pasar Medan yang ditandatangani oleh Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution.
Namun pemecatan ini tidak bisa diterima oleh Rusdi Sinuraya, karena ia hanya diberikan Petikan SK. Melalui kuasa hukumnya Mora mengatakan, kebijakan Pemko Medan melakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap Dirut PD Pasar Kota dan dua direktur dinilai menyalahi Perda dan Peraturan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan. Untuk itu, ia berencana melakukan upaya hukum untuk menguji surat pemecatan itu.
“Sesuai Perda PD Pasar Kota Medan, seharusnya pemberhentian Direksi harus menyebutkan alasan hukum apa. Sampai hari ini, belum ada alasan hukum apa pun kepada klien kami. Nah inilah yang menjadi alasan keberatan kami kepada Pemko Medan,” ujar Mora. (sus)
