 |
| DirekturEksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik. |
PENGAWAL | MEDAN - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution mengklaim dengan APBD Medan sebesar Rp 6 triliun pertahun telah banyak melakukan pembangunan selama 3,5 tahun menjabat Walikota Medan. Sedangkan Pemprov Sumut yang memiliki APBD Rp 15 triliun per tahun, tapi pembangunan tak nampak.
Pernyataan itu banyak menuai kontroversi. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara(LIPPSU), Azhari AM Sinik. Menurutnya, terlalu naif Bobby melakukan perbandingan seperti itu.
"Jangan gunakan logika anak-anak untuk membandingkan pembangunan di Medan dengan Sumatera Utara. Tak hanya infrastruktur yang menjadi parameter, tapi sangat kompleks," ujar pria yang akrab disapa Ari Sinik ini kepada Pengawal.id, Jumat (4/10/2024).
Kalaupun bicara infrastruktur, menurut Ari Sinik, Bobby terlalu sempit membandingkannya seperti itu. Menurutnya, bandingkan saja luas Sumut dengan Kota Medan.
"Pastinya luas daerah Sumut 72.981 km persegi sedangkan Kota Medan hanya 265,1 km persegi atau hanya 3,6 persen dari luas Sumut. Jadi pembangunan infrastruktur Pemko Medan lebih terlihat karena terkonsentrasi hanya di lahan seluas 265,1 km," ujarnya.
Selain itu, sebagian APBD Sumut juga tersalur ke 33 Kabupaten/Kota melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Pemprov Sumut saat dipimpin Edy Rahmayadi juga banyak membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota.
"Salah satunya bantuan APBD Sumut sebesar Rp 100 miliar untuk revitalisasi lapangan Merdeka Medan. Apakah Bobby lupa atau memang sengaja dilupakan agar timbul kesan bahwa revitalisasi Lapangan Merdeka murni menggunakan APBD Kota Medan?," ujarnya.
Menurut Ari Sinik, Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumatera Utara yang sangat peduli dengan pembangunan infrastruktur. "Edy Rahmayadi merupakan satu-satunya Gubernur Sumut yang berani menganggarkan APBD sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembangunan jalan melalui proyek multi years dan itu menjadi catatan sejarah," tegasnya.
Tapi, masyarakat hanya tahu bahwa pembangunan jalan itu dilakukan oleh Pemko/Pemkab, bukan Pemprov Sumut. Padahal, lanjut Ari Sinik, jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota disebut jalan provinsi.
"Semua ruas jalan itu terletak di wilayah Kabupaten/Kota dan itu menjadi tanggungjawab Pemprov Sumut. Tapi anak-anak kan tidak tahu masalah itu. Makanya jangan gunakan logika anak-anak untuk melakukan perbandingan," lanjutnya.
Di luar itu, lanjut Ari Sinik, mengutip data dari BPS Sumut selama 5 tahun menjabat Edy Rahmayadi sudah membangun jalan provinsi sepanjang 1.861 km, 27 jembatan baru, 35 sekolah baru, 9 rumah sakit baru, 100 proyek penyediaan air bersih dan 25 destinasi wisata utama.
Selain itu juga terjadi peningkatan APBD dari Rp 8,5 triliun menjadi Rp 11 triliun sepanjang 2018 sampai 2023. Pertumbuhan ekonomi dari -2,2 persen menjadi di atas 5 persen, penurunan angka stunting dari 31,5 persen menjadi 22 persen dan pertumbuhan 580.000 UMKM baru. (sus)
