.jpeg) |
| Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan |
Untuk siapa sebenarnya dana miliaran ini?
Puisi di atas menggambarkan keadaan rakyat ketika maraknya pembangunan dilakukan di Kota Medan.
Rencana dari Pemerintahan Kota (Pemko) Medan untuk membangun jembatan di Kecamatan Medan Area lebih tepatnya di Jalan HOS Cokroaminoto akan direalisasikan.
Untuk pembangunan jembatan tersebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar.
Rencana ini telah masuk ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kota Medan, dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2025.
Proses pembangunan ini di bawah tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan dan skema proses tender akan dilakukan untuk pemilihan vendor dikutip (detik.com, 03/04/2025).
Proyek pembangunan ini merupakan rencana dari Dinas SDABMBK Kota Medan yang akan membangun jembatan sebanyak empat titik di kawasan Kecamatan Medan Area, satu diantaranya adalah di Jalan HOS Cokroamonito.
Jembatan lainnya akan dibangun disepanjang Jalan Sampali, direncanakan juga sebanyak empat titik, ada di dalam dua titik jembatan yang kecil, hal tersebut dikatakan Plh Kadis SDABMBK Medan, Gibson.
Dia juga menambahkan bahwa proses pembangunan empat jembatan ini belum dikerjakan dan akan mulai dilakukan selesai lebaran, dikutip (medan.tribunnews.com, 04/04/2025).
Pembangunan infrastruktur di kota Medan terlihat sangat besar-besaran dilakukan, beberapa titik ruas jalan sempat dialihkan karena proses pembangunan sedang berlangsung, beberapa proyek yang dilakukan diantaranya yaitu Underpass Manhattan Times Square, Revitalisasi Taman Kebun Bunga Medan, Flyover Stasiun Kereta Api Medan, Pusat Perbelanjaan Modern, Revitalisasi Lapangan Merdeka, Halte BRT Lapangan Merdeka, dikutip (timenews.co.id, 23/02/2025).
Maraknya pembangunan infrastruktur sering kali menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apakah tujuannya memang untuk kemaslahatan rakyat atau hanya sekadar menguntungkan para pengusaha?
Karena pada kenyataannya pembangunan infrastruktur tidak menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, rakyat masih saja kebanjiran, mengalami jalanan yang rusak, dan kemacetan lalu lintas tetap tidak bisa dihindari.
Lantas untuk apa semua infrastruktur ini, apakah hanya sekadar dijadikan hiasan dan tidak memiliki fungsi?
Pembangunan proyek-proyek yang dilakukan dalam kapitalisme mempunyai tujuan, salah satunya untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan mengikut sertakan sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur, penguasa berpikir dengan ini akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu tujuan lainnya untuk efisiensi dan inovasi, pihak swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan akan mencari cara paling efisien untuk membangun dan mengola infrastruktur dan akan menggunakan teknologi terbaru agar proyek lebih cepat selesai.
Namun pada kenyataannya beberapa proyek di Kota Medan dengan anggaran miliaran tidak berdampak apapun untuk masyarakat bahkan beberapa ada yang mangkrak, seperti pembangunan jalan tol di Kabupaten Deli Serdang hanya selesai sebagian, sedangkan sebagian lagi masih terbengkalai karena permasalahan pembebasan lahan dan pendanaan.
Stadion Teladan Medan dengan anggaran Rp 501 - 510 miliar mengalami penundaan, pihak kontraktor mengatakan perubahan desain menjadi alasan ketertundaan proyek ini, sehingga warga sekitar merasakan kerugian seperti polusi debu dan gangguan aktivitas tanpa manfaat fasilitas olahraga.
Trotoar Jalan AR Hakim memiliki anggaran Rp 3.6 miliar tidak selesai dibangun karena lemahnya koordinasi antar dinas yang terkait, dimana trotoar berlubang dan membahayakan pejalan kaki dikutip (hai-medan.com, 13/02/2025).
Keuntungan yang besar dengan berdalihkan pembangunan untuk rakyat yang menjadi tujuan utama para kapital atau pemegang modal. Mereka menjadikan pembangunan proyek-proyek besar sebagai ladang bisnis untuk meraup pundi-pundi rupiah dari Anggaran Nagara. Yang mana seharusnya Anggaran tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat.
Dalam sistem kapitalis penguasa di dalam negara akan mendukung kelompok yang lebih menguntungkan, sehingga kebijakan yang berlaku atas dasar permintaan dari para pengusaha. Dalam keadaan ini rakyatlah yang menjadi korban keserakahan para kelompok elite.
Karena di dalam sistem kapitalis yang memiliki asas sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, yang menjadi standar perbuatan adalah materi, maka apapun kebijakan yang berlaku haruslah mendatangkan materi sebesar-besarnya. Kesejahteraan rakyat bukanlah menjadi prioritas utama.
Dengan begitu yang menjadi pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur tidak dilihat dari urgensi yang dibutuhkan rakyat, melainkan proyek mana yang mendatangkan keuntungan yang paling besar.
Jika kita ingin masyarakat menjadi sejahtera dengan pembangunan infrastruktur maka akan kita temukan di dalam sistem Islam.
Dalam sistem Islam negara berperan penuh dalam mengurusi rakyatnya, salah satunya dengan membangun infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Dan proses pembangunan dilakukan dalam pengawasan langsung oleh negara, sehingga tidak ada keikutsertaan dari pihak swasta atau asing, yang menjadi tujuan utama dari proses pembangunan bukanlah keuntungan tapi kesejahteraan rakyat.
Karena di dalam sistem Islam, yang menjadi standar perbuatan adalah halal atau haram menurut Allah Swt. Sehingga para penguasa hanya akan melaksanakan tugasnya karena ketaatannya kepada Allah Swt, sehingga lahirlah kebijakan yang membawa kemaslahatan untuk rakyat.
Seperti kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ia membangun jalan-jalan umum untuk memudahkan perjalanan, saluran irigasi untuk pertanian, gudang-gudang logistik untuk cadangan makanan, pos pengiriman dan sistem pos untuk komunikasi pemerintahan.
Semua itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan mendukung kesejahteraan rakyat, hadis berikut menjadi pengingat untuk para pemimpin.
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (h.r. Bukhari dan Muslim)
Penulis Naskah: Indri Nur Adha (Aktivis Dakwah)
