 |
| Mantan aktivis '98, Charles Butar Butar. |
Hal itu dikatakan aktivis 98, Charles Butar-butar kepada media, Selasa (19/11/2024). Charles mencontohkan, salah satunya adalah penghentian proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun.
"Penghentian proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triuliun yang dianggarkan Gubernur Edy Rahmayadi melalui proyek multiyears sangat merugikan masyarakat Sumatera Utara. Seandainya proyek itu tetap dilanjutkan maka banyak warga masyarakat Sumatera Utara yang diuntungkan," demikian disampaikan Charles.
Menurut Charles, pasca pandemi Covid 19 membutuhkan percepatan pembangunan. "Alasan itulah kemungkinan yang membuat Edy Rahmayadi berfikir perlu proyek multiyears untuk percepatan pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Charles tidak ingin berasumsi macam-macam. Meskipun hal itu sudah diutarakan Edy Rahmayadi di hadapan warga Nias saat berkunjung ke Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Jumat (15/11/2024) lalu, namun mantan aktivis mahasiswa ini tidak ingin mengkaitkannya dengan Pilgubsu yang akan digelar 27 November mendatang.
"Saya hanya heran saja. Perusahaan yang mengerjakan sudah ada, pekerjaan sudah berjalan karena sudah banyak yang dibangun, manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Kok malah dihentikan," tanya Charles.
Charles berharap, penghentian ini tidak merupakan bagian dari skema untuk menihilkan apa yang sudah dilakukan oleh Edy Rahmayadi yang kembali mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur periode 2024-2029.
Ke depan, tambah Charles lagi, jangan ada lagi 'pembegalan' terhadap program pembangunan yang sudah baik untuk masyarakat. "Jangan karena politik praktis, program-program yang sudah bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat dihentikan demi 'sesuatu'," tambah Charles.
"Kita ini Indonesia, pemerintahan itu berkelanjutan sehingga pembangunan pun berkelanjutan. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali ke depannya. Kita harus belajar bagaimana membuat masyarakat senang, terayomi oleh pemerintah. Edy Rahmayadi tentunya berfikir untuk kepentingan masyarakat dengan proyek multiyears itu," ujar Charles mengakhiri pernyataannya.
Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Mulyono mengatakan kerjasama Pemprov Sumut dengan PT Waskita Karya dalam proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun sudah dihentikan.
Mulyono mengatakan kontrak dengan perusahaan milik BUMN itu sudah dihentikan sejak April 2024 lalu.
Namun, Mulyono berjanji sisa pekerjaan proyek yang belum diselesaikan tetap berlanjut sekitar 22 persen.
“Yang kita sepakati dihentikan adalah pekerjaan di lapangan oleh KSO. Namun, proyek yang belum selesai atau belum dikerjakan oleh KSO, tetap dilanjutkan sebagaimana yang telah disampaikan Pj Gubsu Bapak Hassanudin. Jadi tidak ada perbedaan persepsi,” kata Mulyono, seperti dikutip dari Tribun Medan.
Mulyono menjelaskan, bahwa Pemprov Sumut dan PT Waskita KSO telah sepakat atas penghentian pekerjaan tersebut.
Dilaporkan PT WK selaku KSO, proyek Rp2,7 triliun telah selesai dengan progres sekitar 78 persen.
“Ibarat melihat gelas berisi setengah air, di satu sisi bisa dibilang setengah penuh, dan bisa juga kita bilang setengah kosong. Bendanya sama, tidak berbeda. Begitu mungkin opini beredar. Sama-sama benar. Yang dihentikan adalah pekerjaan KSO, sementara proyek tetap lanjut,” sebutnya. (sus)
